MUARAGEMBONG | Bekasihariini.click
Isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang dikelola pengurus Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Muaragembong mencuat dan menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH Muaragembong, Badruna Muhamad, menegaskan tudingan adanya pemotongan dana bantuan tidak benar. Ia memastikan seluruh bantuan diberikan langsung kepada penerima manfaat sesuai mekanisme resmi dari Dinas Sosial.
“Tidak benar jika kami disebut melakukan pemotongan atau meminta uang kepada penerima manfaat. Justru kami hanya memberikan arahan agar penerima manfaat dapat menyisihkan sebagian dana untuk kebutuhan administrasi, seperti pembelian materai dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Bahkan uang tersebut tetap dipegang langsung oleh penerima manfaat, bukan oleh tim pengurus,” ujar Badruna kepada Bekasihariini.click, Senin (25/08/2025).
Sementara itu, Camat Muaragembong juga memberikan klarifikasi dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah demi kelancaran program.
“Kami berharap masyarakat tetap menjaga suasana kondusif. Teman-teman pengurus PKH sudah berupaya maksimal membantu kelancaran program PPSE. Mari bersama-sama kita dukung agar program ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga,” tegasnya.
Sejumlah warga penerima manfaat pun menyampaikan rasa syukur atas adanya program PPSE. Bantuan tersebut dinilai benar-benar membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir Muaragembong.
“Kami sangat berterima kasih atas bantuannya dari program PPSE tersebut. Jujur kami sangat terbantu karena bisa membeli perahu beserta peralatannya,” ungkap salah seorang warga penerima bantuan.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan isu pungli yang beredar dapat diluruskan dan masyarakat dapat terus mendukung program pemberdayaan sosial ekonomi yang dijalankan pemerintah.
Red | Iyan
Editor | Karno
