SUKATANI | bekasihariini.click — Jumat, 21 November 2025
Program revitalisasi satuan pendidikan Tahun 2025 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 296.036.971 di SDN Sukadarma 01, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, kini menuai sorotan tajam dari warga. Proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan itu justru diduga dikerjakan asal-asalan dan melanggar aturan teknis pelaksanaan.
Keluhan tersebut disampaikan oleh seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menilai pekerjaan konstruksi terlihat tidak sesuai prosedur dan berpotensi membahayakan keselamatan.
“Ini program revitalisasi, tapi terlihat dikerjakan tidak sesuai juknis. Dasar bangunan tidak diisi urugan baru memakai tanah merah atau sirtu seperti yang seharusnya, malah diduga memakai puing bongkaran bangunan lama,” ujarnya, Kamis 20 November 2025.
Selain dugaan penggunaan material tidak layak, warga juga menyoroti tidak adanya penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi proyek. Tidak ditemukan papan informasi maupun prosedur keselamatan bagi pekerja yang seharusnya menjadi bagian wajib dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Padahal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 telah mengatur sistem manajemen K3 sebagai kewajiban penyelenggara maupun pelaksana proyek. Regulasi itu bertujuan mencegah kecelakaan kerja, melindungi pekerja, dan memastikan proses pembangunan berjalan aman dan terukur.
“K3 itu wajib, bukan formalitas. Proyek pemerintah harus transparan dan aman. Kalau pekerja dibiarkan tanpa pengamanan, lalu menggunakan material sisa bongkaran, ini jelas sudah keluar dari aturan,” tambahnya.
Warga juga menyoroti besaran anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah namun dinilai tidak sebanding dengan kualitas pengerjaan di lapangan. Ia meminta pihak berwenang tidak tinggal diam atas dugaan pelanggaran tersebut.
“Anggaran besar, masa hasilnya begini? Pihak pemerintah daerah maupun pusat harus mengecek dan menindak jika ada penyimpangan. Jangan sampai dana pendidikan malah jadi ladang keuntungan pribadi oknum,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SDN Sukadarma 01 maupun pelaksana kegiatan belum dapat memberikan klarifikasi. Awak media telah mencoba menghubungi pihak sekolah, namun kepala sekolah belum memberikan tanggapan.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, dan warga berharap pemerintah segera turun tangan sebelum pembangunan selesai dan meninggalkan persoalan baru di kemudian hari.
Red | ROY
Editor | KRN J!kar
