Baru Sehari Menjabat, Purbaya Yudhi Sadewa Disebut Abaikan Aspirasi 17+8 Tuntutan Rakyat

JAKARTA – BEKASIHARIINI.CLICK  Baru sehari menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa langsung menuai sorotan publik. Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu dinilai melukai perasaan masyarakat sipil usai menanggapi 17+8 tuntutan rakyat yang digaungkan mahasiswa, buruh, dan berbagai elemen dalam aksi besar-besaran pada Agustus lalu.

Ditemui usai pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Senin (8/9/2025), Purbaya mengaku belum mempelajari secara rinci isi tuntutan tersebut. Namun, ia menyebut aksi yang melahirkan 17+8 tuntutan itu hanya representasi dari “sebagian kecil rakyat Indonesia.”

“Pada dasarnya, itu kan suara sebagian kecil rakyat. Mungkin sebagian merasa terganggu hidupnya, masih kurang, ya,” ujarnya di Gedung Kementerian Keuangan.

Tak berhenti di situ, Purbaya juga berkeyakinan bahwa gelombang protes masyarakat akan mereda dengan sendirinya jika pertumbuhan ekonomi nasional berhasil digenjot. Ia menargetkan percepatan pertumbuhan hingga 6–7 persen agar rakyat lebih sibuk bekerja ketimbang turun ke jalan.

“Kalau saya bisa dorong ekonomi tumbuh 6 persen, 7 persen, aksi-aksi itu akan hilang otomatis. Orang akan sibuk cari kerja dan makan enak, dibandingkan mendemo,” tegasnya.

Pernyataan itu sontak memicu respons kritis, khususnya dari Koalisi Masyarakat Sipil yang selama sepekan di penghujung Agustus merumuskan 17+8 tuntutan. Mereka menegaskan bahwa poin-poin tersebut bukan sekadar keluhan sementara, melainkan desakan serius atas problem struktural yang harus segera ditangani pemerintah.

Sebagaimana diketahui, 17 tuntutan disepakati harus dipenuhi pemerintah dalam waktu sepekan, yakni hingga 5 September. Sementara 8 tuntutan lainnya memiliki tenggat penyelesaian maksimal satu tahun.

Meski begitu, Purbaya menegaskan akan mengikuti arahan Presiden Prabowo untuk segera mengoptimalkan instrumen keuangan negara demi mempercepat laju ekonomi. “Saya akan lihat di Kementerian Keuangan ada apa, instrumen apa yang masih bisa kami maksimalkan, supaya ekonominya jalan lebih cepat,” pungkasnya.